Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.377

SP Pelindo III: Reorganisasi Pegawai Disnaker Jadi Alasan Pengabaian Pengaduan

Sekitar 224 pekerja berstatus magang di PT Pelindo Daya Sejahtera atau anak perusahan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III yang masuk daftar pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai 1 April 2016 melaporkan Pelindo III ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya.
Pekerja PT. Pelindo Daya Sejahtera atau anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III yang masuk daftar pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai 1 April 2016 melaporkan Pelindo III ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya.

Surabaya | Alih-alih akan memberikan pelayanan lebih efektif terhadap penegakkan hukum ketenagakerjaan, perpindahan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selama ini berada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota ke Disnaker Propinsi, mengundang ketidak-yakinan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Pasalnya, hingga kini Pegawai Pengawas yang telah ditempatkan di Disnaker Propinsi Jawa Timur, menghentikan proses penyelidikan pelanggaran UU Ketenagakerjaan di PT. Pelindo III.

Menurut Ketua Umum SP Pelindo III, Yeremias Renaldo, sejak perubahan penempatan Pegawai Pengawas Januari 2017 lalu hingga kini belum dilanjutkan [Baca: Mulai Oktober, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Mutasi]. Ia mengatakan, belum dilanjutkannya pemeriksaan terhadap PT. Pelindo III, akibat Pegawai Pengawas Disnaker Jawa Timur belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Pihak Disnaker Provinsi Jatim beralasan, bahwa PPNS yang pengalihan dari Disnaker Kota Surabaya masih menunggu SK baru dari Kemenkumham, karena SK lama mereka tertulis wilayah kerja di Kabupaten/Kota,” jelas Renaldo seperti dikutip dari release yang diterima buruhonline, Jum’at (31/3) sore. Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan pengaduan-pengaduan dari serikat pekerja lain akan bernasib sama dengan pengaduan yang ia lakukan.

“Hal ini tentu sangat merugikan kaum buruh se-Jawa Timur. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena Disnaker Provinsi Jatim mempunyai PPNS yang ber-SK Provinsi, dengan begitu bisa diberdayakan,” sesal Renaldo. Setelah didesak, akhirnya Kepala Disnaker Provinsi Jatim berjanji akan melanjutkan pemeriksaan penyelidikan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan di PT. Pelindo III pada bulan Juni atau Juli nanti. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of