Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.476

UU PPTKILN Tak Perintahkan Imigrasi Mengatur Kewajiban TKI Miliki Tabungan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang mewajibkan setiap perorangan warganegara Indonesia memiliki tabungan minimal Rp.25 juta ketika hendak berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan pengaturan yang tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Dalam Pasal 51 UU PPTKILN, TKI hanya diwajibkan untuk memiliki kelengkapan dokumen, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah terakhir, akte kelahiran, buku nikah dan surat izin suami/istri (bagi yang telah menikah), setifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, passport, visa kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, serta Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Kewajiban TKI yang dipersyaratkan oleh Ditjen Imigrasi tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural, yang tidak diatur dalam UU PPTKILN. Apalagi keberadaan SE dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bukanlah bagian dari jenis hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga dapat berakibat batal demi hukum, bahkan tidak perlu dita’ati.

Penerbitan aturan itu, seperti dikatakan oleh Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, peraturan itu dibuat sebagai upaya mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang. “Ini langkah antisipasi agar TKI tidak menjadi korban trafficking (perdagangan manusia). Tujuannya agar data orang dan keuangannya sesuai karena sekarang beberapa TKI menggunakan visa ziarah atau umrah untuk menjadi TKI,” kata Agung.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of