Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.789

(Libur) Mayday, Saatnya Serikat Buruh Merefleksi Diri

Gambar merupakan dokumentasi malahayati.ac.id
Gambar merupakan dokumentasi malahayati.ac.id

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013 yang diteken oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional sejak tahun 2014 hingga sekarang, membawa dampak yang cukup negatif bagi pergerakan massa buruh dalam merayakan hari buruh sedunia itu. Sebelumnya, perayaan yang dikenal umum sebagai Mayday tersebut, para serikat buruh selalu mengusung tuntutan agar 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur, yang kemudian disusul dengan isu-isu kesejahteraan buruh lainnya.

Mesti diakui, dipenuhinya tuntutan para buruh oleh Pemerintah untuk meliburkan setiap tanggal 1 Mei, telah menyebabkan gelombang gerakan massa yang selalu membawa turunan isu-isu kesejahteraan menjadi semakin rendah konstelasi gerakannya yang selalu massif dan agresif. Terlebih kini, elite serikat buruh dituntut berfikir cerdas dalam menghadapi siasat Pemerintah guna membungkam tuntutan kenaikan upah yang selalu disuarakan setiap tahun.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, nyaris memukul mundur gerakan serikat buruh. Kriminalisasi aktifis serikat buruh yang menuntut pencabutan PP 78/2015, seolah menjadi tongkat tumpul untuk memberikan peringatan kepada buruh, agar tak lagi mempersoalkan pengaturan rumusan penetapan upah yang tanpa harus lagi mendengar suara dari serikat buruh dalam unsur Dewan Pengupahan.

Kandasnya uji materi pengaturan upah yang diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan pembatalan PP 78/2015 di Mahkamah Agung (MA), seakan memberikan suntikan vitamin kepada Pemerintah, bahwa apa yang telah mereka putuskan benar secara konstitusional, tanpa lagi mendengar jerit suara buruh yang meminta penghasilan layak sebagai bagian dari keadilan sosial.

Belum usai perjuangan serikat buruh dalam agenda pokok meminta pencabutan PP 78/2015 yang telah mendapatkan dukungan dari Panitia Kerja (Panja) Pengupahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keniscayaan keterlibatan aktif gerakan buruh dalam memperjuangkan hak politiknya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak tahun 2016-2017, menjadi agenda khusus disamping agenda pokok.

Kini titik berat persoalannya, masihkah gerakan buruh didepan istana merdeka, tempat Presiden menerima tamu negara yang seharusnya tidak membatasi buruh Indonesia sebagai pemilik istana sesungguhnya, berpencar dibawah bendera masing-masing, ataukah mulai menyakinkan diri bahwa roda perekonomian negeri (tak hanya mesin produksi) digerakkan oleh tetesan keringat buruh, sehingga tiada yang tidak mungkin selain bergerak bersama dalam satu refleksi diri demi kepastian bekerja, kebebasan berserikat, upah layak dan jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berperi-kemanusiaan dalam bingkai adil serta beradab. (Muhammad Hafidz)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
FerdyJono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jono
Guest
Jono

Nama aja buruh, persepsi pejabat buruh itu ya tetap orang kecil. Yang dilindungi aturan di negeri ini cuma orang berduit. Ingat hukum cuma tajam ke bawah.

Ferdy
Guest
Ferdy

“tanpa lagi mendengar jerit suara buruh yang meminta penghasilan layak sebagai bagian dari keadilan sosial.”
emang penghasilan yg layak itu berapa sih, ga ush di pungkurir karyawan selalu menuntut kenaikan gaji, tp pengusaha juga belum tentu bisa memenuhi tuntutan tesebut
PP78/2015 dibuatkan emang bertujuan memudahkan perusahaan dalam memprediksi kenaikan upah serta meminimalisir gesekan pengusaha dan karyawan yg tiap tahun ribut nya soal upah minimum