Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.116

MA Nyatakan PHI Tak Berwenang Batalkan Peraturan Perusahaan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, tidak berwenang untuk membatalkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Perusahaan (PP) PT. Bank ANZ Indonesia. Menurut MA, PHI seharusnya mengesampingkan ketentuan Peraturan Perusahaan yang normanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan diatasnya, bukan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

PHI Medan dalam Putusannya No. 194/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2016, menganggap ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (7) PP Bank ANZ, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja langsung tanpa didahului surat peringatan, tidak sah menurut hukum yang berlaku. Karena pengakhiran hubungan kerja hanyalah dapat dilakukan oleh pengusaha setelah mendapatkan putusan dari pengadilan.

Berbeda dengan PHI, dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai, tindakan Syamsul Nababan yang meminta uang kepada tim collection, merupakan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja seperti dimaksud Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga, Putusan PHI Medan yang mewajibkan Bank ANZ untuk membayar uang pesangon kepada Syamsul sebesar Rp.182,8 juta dibatalkan oleh MA.

Atas pertimbangan hukum tersebut, MA dalam putusannya No. 599 K/Pdt.Sus-PHI/2016 bertanggal 28 September 2016, menyatakan batal Putusan PHI Medan. Dan mengadili sendiri dengan mengkoreksi besaran uang pesangon Syamsul yang telah bekerja sejak 2 Nopember 2009 menjadi sejumlah Rp.97,2 juta. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of