Type to search

Berita

Menggugat PHK Batal Demi Hukum, Tuntutan Uang Pesangon Tidak Dapat Diterima

Share

Ilustrasi. (foto: cuplik.com)

Jakarta | Upaya kasasi Tajoeh Poernosaroso ke Mahkamah Agung (MA), ditolak. Majelis Hakim MA menilai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 155/G/2015/PHI.Sby, yang menyatakan gugatan Tajoeh tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), tidak salah dalam menerapkan hukum [Baca: Menuntut Bekerja dan Pesangon, Gugatan Dinyatakan Kabur].

Pasalnya, antara posita dengan petitum gugatan yang didalilkan Tajoeh saling bertentangan. Dalam surat gugatannya, Tajoeh mendalilkan tindakan pemutusan hubungan kerja oleh PT. Borwita Citra Prima secara sepihak pada tanggal 7 Februari 2015, haruslah dinyatakan batal demi hukum. Tajoeh mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari pengadilan, batal demi hukum.

Namun terhadap posita tersebut, Tajoeh dalam petitumnya justru meminta PHI Surabaya menghukum PT. Borwita membayar kepada dirinya sejumlah uang sebagai kompensasi pesangon dari akibat pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, MA dalam putusannya No. 571 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berpendapat, putusan PHI Surabaya sudah tepat dan benar.

Tajoeh tak terima dengan PHK sepihak oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Taman, No. 48A, Sepanjang, Sidoarjo itu. Sebab, ia merasa tidak pernah mangkir bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut. Dan ketidak-hadiran dirinya adalah akibat tindakan perusahaan yang menutup akses masuk bekerjanya sejak 9 Februari 2015. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *