Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.025

MK Nyatakan KSPSI Tak Serius Uji Pengalihan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Ketua MK Arief Hidayat beserta hakim konstitusi lainnya saat mengucapkan amar putusan perkara pengujian UU Pemerintah Daerah, Rabu (5/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (Foto: MK)
Ketua MK Arief Hidayat beserta hakim konstitusi lainnya saat mengucapkan amar putusan perkara pengujian UU Pemerintah Daerah, Rabu (5/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (Foto: MK)

Jakarta | Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimohonkan oleh Chamdani, dkk (11 orang) yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekeja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya, dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (5/4/2017). “Menyatakan permohonan para Pemohon gugur,” ucap Ketua MK, Arief Hidayat membacakan putusan Perkara No. 87 /PUU-XIV/2016 didampingi hakim konstitusi lainnya.

Menurut MK, Pemohon tidak menunjukkan kesungguhannya untuk mengajukan perkara tersebut. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyatakan pemohon hanya datang sekali di persidangan, yakni pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Oktober 2016.  “Selanjutnya, pada sidang perbaikan permohonan tanggal 25 Oktober 2016, pemohon tidak hadir,” ujar Manahan membacakan pertimbangan hukum.

Para Pemohon memohonkan uji materiil Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan UU Pemda. Menurut Chamdani selaku kuasa para Pemohon, lampiran tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon. Jika penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, Pemohon menilai pengaduan-pengaduan soal ketenagakerjaan akan berjalan tak efektif. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hubungan industrial dan ketentuan otonom perusahaan tidak akan tertangani dengan baik oleh pemerintah provinsi.

Chamdani menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya telah menangani dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran ketentuan hubungan industrial dengan baik. Pemohon menilai akan berisiko jika kewenangan pengawasan tersebut dilimpahkan ke Provinsi Jawa Timur. Dirinya memperinci, Kota Surabaya telah menyelesaikan kasus ketenagakerjaan tahun 2014 sebanyak 164 kasus, dan tahun 2015 yang telah terselesaikan sebanyak 118 kasus.

Senada dengan kekhawatiran Chamdani, menurut Ketua Umum SP Pelindo III, Yeremias Renaldo [Baca: SP Pelindo III: Reorganisasi Pegawai Disnaker Jadi Alasan Pengabaian Pengaduan], sejak perubahan penempatan Pegawai Pengawas dari Kota/Kabupaten ke Propinsi sejak Januari 2017 lalu, hingga kini kasus yang melibatkan petinggi PT. Pelindo III belum dilanjutkan [Baca: Mulai Oktober, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Mutasi]. Ia mengatakan, belum dilanjutkannya pemeriksaan terhadap PT. Pelindo III, akibat Pegawai Pengawas Disnaker Jawa Timur belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of