Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
762

Sarbumusi Tuntut Sentralisasi Urusan Ketenagakerjaan di Mayday

Ilustrasi. (gambar: NU Online)

Jakarta | Dapat dipastikan, esok, Senin (1/5), ribuan buruh akan memadati ruas-ruas jalan menuju Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Tak hanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) juga akan turut longmarch dari Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat hingga Istana.

Melalui Deputi Presiden Sarbumusi, Sukitman Sudjatmiko, Sarbumusi rencananya akan menurunkan 5.000 massa buruh dari Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Dalam Mayday kali ini, Sarbumusi mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melakukan sentralisasi instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dari pusat hingga daerah. Mereka ingin segala urusan ihwal ketenagakerjaan menjadi domain Kementerian, tanpa ada urusan dengan kebijakan di setiap pemerintah daerah.

Sujatmiko menilai persoalan buruh sampai saat ini bermuara pada nomenklatur yang terpecah belah antara pusat dan daerah. Misalnya kebijakan aparatur pemerintah daerah perihal ketenagakerjaan yang berbeda dari masing-masing daerah. Sehingga penyatuan urusan ketenagakerjaan menjadi absolut di tingkat pusat harus segera dilakukan. Hal tersebut juga dipertegas oleh Sekjen Sarbumsi, Eko Darwanto, yang meminta urusan ketenagakerjaan tidak boleh tercampur dengan kebijakan-kebijakan di daerah. “Otonomi boleh tapi bukan soal ketenagakerjaan,” kata Eko, Minggu (30/4).

Eko menganggap tuntutan itu sebagai bentuk penguatan agar tidak ada intervensi dari pihak lain dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Pengawasan yang lemah soal ketenagakerjaan hanya sampai ke tingkat provinsi juga menjadi pemicu serikat itu untuk mendorong sentralisasi pengelolaan buruh di tingkat pusat. Perlawanan terhadap politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing terhadap buruh harus terus digaungkan. Bahkan mereka meminta agar polisi membentuk divisi ketenagakerjaan untuk menampung masalah yang terjadi terhadap buruh. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Jono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jono
Guest
Jono

Aturan diubah-ubah, tetapi pelaksananya moralnya seperti yang dahulu. Percuma aja, pemborosan mas. Bersihkan aja oknum-oknumnya dulu, baru aturannya diperbaiki.