Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.046

Surat Pengunduran Diri Palsu, Gugatan PHK Harus Tunggu Putusan Pengadilan Pidana

Ilustrasi. (koreksi.com)
Ilustrasi. (gambar: koreksi.com)

Jakarta | Gugatan pemutusan hubungan kerja Mardan terhadap PT. Cakrawala Pure Bersama dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan yang diajukan Mardan adalah akibat dari adanya surat pengunduran diri palsu. Ia tak pernah merasa membuat surat pengunduran diri tanggal 17 November 2015 yang telah diketik secara rapih, padahal ia tidak mempunyai keterampilan mengetik menggunakan komputer.

Atas dasar surat pengunduran diri tersebut, akhirnya Mardan yang telah bekerja selama 3 tahun sebagai sopir diputuskan hubungan kerja terhitung sejak 19 November 2015, tanpa pemberian uang pesangon. Mardan menyangkal telah membuat surat pengunduran diri, sehingga melaporkan pemalsuan surat tersebut ke Kepolisian yang hingga gugatan diajukan belum dicabut.

Mempertimbangkan fakta yang didalilkan Mardan, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 8 Juni 2016, menyatakan gugatan Mardan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Menurut PHI, dugaan tindak pidana pemalsuan surat harus diselesaikan dulu sampai ada putusan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah itu baru bisa melakukan gugatan ke PHI.

Terhadap pendapat tersebut, Mardan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Ia menilai pendapat PHI justru bertentangan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan murah. Sebab, proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan menurut Mardan, gugatan pemutusan hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri dibatasi pengajuannya tidak lebih dari dua tahun.

Dalam putusannya No. 949 K/Pdt.Sus-PHI/2016, MA sependapat dengan PHI Samarinda. Menurut Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Yakup Ginting, gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh PHI telah tepat. Sehingga MA menilai, Mardan hanya dapat mengajukan gugatan ke PHI setelah adanya putusan pengadilan pidana. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of