Sabtu, 4 April 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
3.059

Tak Hanya Langgar Aturan Outsourcing, Kini BUMN Belum Patuhi Aturan Jaminan Sosial

Ilustrasi. (foto: financial.bisnis.com)

Jakarta | Dari 30 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diperingatkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kini menyisakan 4 BUMN yang belum mematuhi aturan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dikatakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Keselamatan Kerja, Maruli Apul Hasoloan di Jakarta, kemarin.

“Sejak tahun lalu kami melakukan pemeriksaan dari 30 BUMN hanya 26 BUMN yang berkomitmen untuk patuh. Jadi, tinggal empat BUMN lagi,” jelas Maruli. Menurut ia, seharusnya BUMN besar ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya perusahaan swasta dan BUMN kecil untuk mengikutkan tenaga kerjanya secara menyeluruh pada program jaminan sosial.

Kemnaker bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah membentuk tim terpadu. Selain memeriksa BUMN besar, Maruli mengaku tim terpadu juga telah melakukan hal yang sama terhadap 16 perusahaan platinum nasional, termasuk perusahaan rokok yang ada di Kudus. Langkah ini dimaksudkan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa bertambah dari yang sekarang hanya 23 juta.

“Kami mencatat ada 45,38 juta pekerja penerima upah. Sementara peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 23 juta. Jadi masih ada potensi yang besar,” ujar dia. Maruli menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada 192.000 Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan akan mengirimkan lagi kepada 26.000 Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Jaminan Pensiun. “Kami akan terus berusaha menertibkan perusahaan bandel dengan menggandeng berbagai pihak untuk memastikan hak-hak pekerja di Indonesia terpenuhi sesuai amanat UU,” paparnya.

Membandelnya 4 BUMN terhadap aturan jaminan sosial, dinilai oleh Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz, sebagai tindakan yang harus disesalkan. Menurutnya, kasus yang kini masih melilit BUMN terkait penyimpangan penerapan aturan outsourcing, belum kunjung selesai. Terlebih yang dituntut para pekerja outsourcing BUMN adalah kepastian bekerja, yang merupakan hak konstitusional setiap orang dan negara sebagai penjaminnya. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of