Type to search

Sekitar Kita

Tak Mau Jalankan Putusan, Direktur LBH Padang Sebut Pengusaha Kangkangi Hukum

Share

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari. (foto: Cendana News)

Padang | Tindakan pengusaha yang tidak bersedia menjalankan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kraacht van gewjisde), seharusnya dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghina pengadilan, demikian dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari. Kedepannya, menurut Era, dalam hukum positif di Indonesia harus memuat contempt of court, sebagai bentuk kriminalisasi bagi setiap tindakan yang menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Sejak awal tahun 2016, LBH Padang telah melakukan pendampingan hukum terhadap 40 kasus perburuhan, diantaranya terdiri dari 39 kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja dan 1 kasus perselisihan kepentingan. Menurut Era, sebanyak 23 kasus diselesaikan dengan jalan damai, 10 kasus dikabulkan PHI, dan sisanya sedang dalam proses persidangan. “Pihak perusahaan tidak bersedia memberikan uang pesangon meskipun telah diperintahkan pengadilan,” terang Era dalam release yang diterima redaksi buruhonline, Jum’at (28/04) siang. “Pengusaha telah melakukan pembangkangan hukum,” lanjutnya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Praktisi Hukum Perburuhan, Neni Vesna Madjid, yang menginginkan adanya lembaga paksa badan (gijzeling) bagi pengusaha yang tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan. Menurut Neni , PHI adalah pengadilan khusus maka perlu juga cara khusus terutama dalam eksekusi. “Jika pihak termohon tidak mau melaksanakan eksekusi maka lembaga paksa badan bisa diterapkan”, ujar perempuan yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang itu.

Lebih lanjut, Aldi Harbi, Staf Divisi Bantuan Hukum LBH Padang menjelaskan, bahwa kondisi ini menggambarkan kelalaian negara dalam bentuk pembiaran atas sikap dan prilaku perusahaan yang mengangkangi hukum. Tentunya ini menjadi noda hitam dari institusi pengadilan kedepan. Oleh sebab itu, LBH Padang mendorong Mahkamah Agung untuk menyusun aturan khusus eksekusi putusan PHI di Indonesia. “Bagaimanapun negara harusnya bertanggung jawab penuh dalam perlindungan hak-hak pekerja”, ujar Aldi. (-02)

1 Comment

  1. Jono 2 Mei 2017

    Ya itu kehebatan pengusaha, khususnya yang berduit tebal.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up