Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.241

Ternyata 4,8 Juta PNS Belum Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pegawai Negeri Sipil. (foto: dakwatuna.com)
Pegawai Negeri Sipil. (foto: dakwatuna.com)

Jakarta | Himbauan agar Pemerintah segera mewajibkan 4,8 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mengemuka disela-sela Forum Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN), Rabu (5/4/2017) siang tadi di Jakarta.

Menurut Direktur Eksekutif PKJSN, Ridwan Max Sijabat, pemberian kewenangan PT. Taspen (Persero) untuk tetap mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015, inkonstitusional dan melanggar amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Ridwan menambahkan, kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah melenceng dari UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, sebab kedua UU tersebut sudah jelas disebutkan bahwa BPJS hanya ada dua, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau PT. Taspen sudah diizinkan menjadi BPJS pensiun bagi aparatur sipil negara, maka ini jelas merusak konsep awal dan political platform tentang BPJS seperti yang diamanatkan dalam UU 24/2011 tentang BPJS,” lanjutnya.

Hal senada juga dikemukakan Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga yang menilai telah terjadi disharmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut Hotbonar, Pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan amanat UU SJSN dan UU BPJS, karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT. Taspen (Persero) melaksanakan JKK dan JKm bagi aparatur sipil negara. “Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut telah menabrak tiga undang-undang sekaligus yakni, UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN,” tegasnya. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of