Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.403

Apindo: Hampir 97 Ribu Buruh Garmen Terancam Kehilangan Pekerjaan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya. (foto: bisnis.com)
Ketua Apindo Jawa Barat, Deddy Widjaya. (foto: bisnis.com)

Bandung | Tingginya besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) diprediksi akan menyebabkan kegiatan industri pakaian jadi (garmen) gulung tikar. Demikian disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya, Selasa (23/5) siang tadi. Menurutnya, besaran upah minimum diatas Rp3 juta perbulan, membuat pengusaha garmen tidak bisa membayar.

Padahal, lanjut Deddy, ia sudah mengusulkan adanya upah minimum khusus bagi kegiatan usaha industri garmen, yang dikelompokkan sebagai industri padata karya, karena membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. “Kondisi ini tentunya sangat tidak diharapkan. Didepan mata sekitar 90 ribu lebih buruh terancam PHK,” ujarnya.

Sebanyak 97.569 orang buruh yang selama ini bekerja di Bogor, Depok, Bekasi dan Purwakarta, terancam kehilangan pekerjaan di tahun 2017 ini. Namun untuk mengantisipasi terjadinya PHK besar-besaran di empat daerah tersebut, para pengusaha telah melakukan kesepakatan dengan serikat pekerja untuk membayar upah di bawah UMK. Namun meskipun demikian, tak home pay yang diterima para buruh sebenarnya di atas UMK.

“Jika ditambah dengan lembur, maka upah yang diterima buruh bisa di atas 3 juta, bahkan mencapai 4 juta melebihi UMK,” katanya. Kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja tersebut, sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. Saat ini, pihaknya menunggu keputusan dari Pemprov Jawa Barat untuk mengeluarkan keputusan upah minimum khusus industri pakaian jadi atau garmen. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of