Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.561

Bagaimana Jika Slip Gaji, Kartu Karyawan & Internal Memo Berbeda Badan Usaha?

Ilustrasi. (foto: finansialku.com)
Ilustrasi. (foto: finansialku.com)

Pekanbaru | Entah apa yang menjadi tujuan PT. Labersa Golf alias PT. Labersa Hutahaean terhadap Slamet Tobing, dkk (7 orang), yang dalam kenyataannya memberikan slip gaji dengan nama PT. Hutahaean Kebun Dalu Dalu, sedangkan Kartu Pengenal Karyawan menggunakan nama PT. Labersa Hutahaean dan Internal Memo memakai kop surat Labersa Golf & Country Club.

Dalam pendapat hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menegaskan, bahwa nama atau istilah PT. Hutahaean Kebun Dalu Dalu serta Labersa Golf & Country Club, merupakan unit usaha dan satu kesatuan managemen PT. Labersa Hutahaean, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi. “Secara ontologis, para Penggugat pada hakekatnya bekerja pada PT. Labersa Hutahaean yang ditempatkan pada unit usaha Labersa Golf & Country Club”, demikian petikan pertimbangan hukum pada Putusan No. 80/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr.

Selain itu, Majelis Hakim juga dapat memaklumi penyebutan ketidak-tepatan nama Tergugat oleh para pekerja yang diberikan slip gaji, kartu karyawan dan internal memo menggunakan nama masing-masing unit ussaha yang berbeda. Pertimbangan tersebut, mengutip pendapat Maruarar Siahaan, yang mengkategorikan semangat UU Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah, yaitu tenaga kerja dengan segala keterbatasannya dalam memahami nama perusahaan.

Terhadap pertimbangan demikian, dan tidak adanya perjanjian kerja tertulis atas nama Slamet Tobing, dkk sejak bekerja tahun 2005 sebagai pekerja harian lepas. Majelis Hakim menetapkan status hubungan kerja ketujuh orang pekerja dari PT. Labersa Hutahaean itu, sebagai pekerja tetap. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sejak Juli 2016, dinyatakan batal demi hukum akibat tidak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial.

“Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat sesuai dengan Jabatan, Tugas dan Besaran Upah serta Sistem Kenaikan Upah seperti semula yakni sebelum PHK dilakukan”, ujar Hakim Marthin Ginting membacakan amar putusan. Selain itu, Marthin juga menghukum perusahaan untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak Agustus 2016 sampai dengan Januari 2017. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of