Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.528

Customer Service Tak Dapat Dikontrak, PHI Hukum Perusahaan Bayar Pesangon 2 Kali

Ilustrasi. (foto: lokerkotabogor.com)
Ilustrasi. (foto: lokerkotabogor.com)

Pekanbaru | Indung Suri, semula dipekerjakan sebagai pekerja magang selama 3 (tiga) bulan oleh PT. Sinar Mas Multi Finance, lalu diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) selama 2 (dua) tahun sejak Januari 2011, selanjutnya diperpanjang selama 1 (satu) tahun kemudian dijeda selama 3 (tiga) bulan, dan dikontrak kembali selama setahun yang diperpanjang lagi selama setahun hingga 28 April 2016.

Selama bekerja, Indung ditempatkan sebagai Customer Service dan Kasir pada perusahaan pembiayaan pembelian motor dan mobil (leasing). Ia tidak terima dengan keputusan perusahaan yang hendak merumahkannya untuk sementara waktu, dengan alasan telah habis masa kontraknya. Terhadap maksud tersebut, Indung melaporkan perusahaan yang berlokasi di Gedung Bank Sinar Mas, Pekanbaru, Riau itu ke Dinas Tenaga Kerja.

Dalam anjurannya, Disnaker meminta agar perusahaan membayar uang pesangon kepada Indung sebesar lebih dari 8 bulan upah. Namun, perusahaan tidak menjalankan anjuran Disnaker, sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan register perkara No. 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr.

Terhadap gugatan Indung, Majelis Hakim PHI yang diketuai oleh Hakim Marthin Ginting, berpendapat, jabatan customer service dan kasir merupakan jenis pekerjaan yang harus terus menerus ada, karena bersentuhan langssung dengan para pelanggan. Sebagai jenis pekerjaan yang terus menerus ada, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu, maka perjanjian kontrak yang diperjanjikan tidak memenuhi ketentuan materil dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Selain itu, dengan tidak dicatatkannya perjanjian kontrak ke Dinas Tenaga Kerja, Majelis Hakim PHI menilai, PT. Sinar Mas Multi Finance telah tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004. Oleh karenanya, PHI menyatakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Indung Suri berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI membagi putusnya hubungan kerja Indung menjadi 2 (dua), yaitu sejak magang di bulan Oktober 2010 hingga Januari 2014, dan setelah jeda 3 (tiga) bulan yakni sejak April 2014 hingga April 2016. “Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 2 (dua) periode masa kerja”, ujar Hakim Marthin Ginting. Dengan demikian, perusahaan dihukum membayar uang peangon sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp.16,6 juta, dan sebesar 14,8 juta. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of