Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
992

Diperintah Melakukan PHK, Seorang HRD Ajukan Gugatan PHK

Ilustrasi.

Pekanbaru | Andri Asmara, akhirnya meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk menyatakan hubungan kerja dirinya dengan PT. Asrindo Citraseni Satria, putus. Hal tersebut diantaranya disebabkan, karena Andri diperintahkan oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan, dengan alasan lain selain efisensi.

Perintah tersebut dimaksudkan agar besaran uang pesangon karyawan dapat dikurangi, dan itu menurut Andri adalah pelanggaran terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal esensi dari rencana pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan kepada karyawan perusahaan, sesungguhnya efisiensi yang mengakibatkan pemberian uang pesangon sebesar dua kali ketentuan UU 13/2003.

Atas fakta tersebut, Andri dalam surat gugatan yang diregister dengan perkara No. 97/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, meminta PHI Pekanbaru menjatuhkan putusan PHK bagi dirinya dengan disertai uang kompensasi pesangon sebesar Rp.67 juta, akibat dari adanya tindakan perusahaan yang menyuruh dirinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b UU 13/2003.

Terhadap dalil gugatan Andri, Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang diketuai oleh Hakim Martin Ginting, menilai Andri tidak dapat membuktikan dalilnya selama persidangan, khususnya yang berkaitan dengan adanya perintah, atau bujukan dan suruhan dari perusahaan agar ia melakukan PHK. “Oleh karenanya dalil Penggugat pada butir ini harus dikesampingkan,” ujarnya, Kamis (16/2) lalu, seraya sekaligus menyatakan gugatan Andri ditolak seluruhnya. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of