Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.305

MA Persoalkan KBLI, PK Royal Standard Dikabulkan

Demonstrasi Buruh PPMI PT.Royal Standard. (foto: sjbuzz.net)
Demonstrasi Buruh PPMI PT.Royal Standard. (foto: sjbuzz.net)

Jakarta | Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Royal Standard, dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusan No. 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016, MA membatalkan Putusan Kasasi No. 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015, yang kala itu memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali Sumaryono, dkk (252 orang).

MA menilai, bukti baru (novum) yang diajukan oleh perusahaan, telah memenuhi syarat pengajuan PK. Sehingga bukti berupa Tanda Daftar Perseroan (TDP) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Karawang, yang menetapkan Nomor Kode KBLI PT. Royal Standard dalam bidang usaha pokok industri percetakan, telah bersifat menentukan. Sehingga mogok kerja yang dilaksanakan, bukanlah karena alasan menuntut hak normatif.

Dalam pertimbangan lainnya, MA juga berpendapat, mogok kerja yang dilakukan oleh Sumaryono, dkk dilakukan tanpa dapat dibuktikan adanya risalah yang menyatakan perundingan telah gagal, sesuai Pasal 4 Kepmenakertrans No. 232 Tahun 2004.” Bahwa dengan demikian mogok kerja tidak akibat gagalnya perundingan sehingga tepat menyatakan mogok dari tanggal 27 Februari – 27 Mei 2013 tidak sah,” sebagaimana dikutip dari pertimbangan Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Yakup Ginting.

Menurut MA, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang dalam amar putusannya No. 104/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 28 Maret 2014, dengan menyatakan putus hubungan kerja disertai pembayaran uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, telah tepat sebagai akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of