Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.537

MK Tolak Judicial Review Bupati Gowa, Masyarakat Wajib Menjadi Peserta BPJS

Ilustrasi. (foto: infospesial)
Ilustrasi. (foto: infospesial)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Rabu (24/5) kemarin. Menurut MK, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang selama ini menggantikan peran empat perusahaan persero yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes dalam menyelenggarakan jaminan sosial, tidak menutup peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Dalam Putusan bernomor 101/PUU-XIV/2016 itu, MK mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan-putusan terdahulu. Diantaranya Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2010, Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 tanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Nomor 119/PUU-XIII/2015 tanggal 28 Juli 2016.

MK berpendapat, Adnan mempunyai kedudukan hukum dalam menguji keberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, khususnya Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1). Adnan dianggap berpotensi mengalami kerugian konstitusional, berupa hilangnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemberian pelayanan jaminan sosial secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Gowa.

Namun, dalil-dalil permohonan Adnan yang meminta, agar kewajiban mendaftar sebagai peserta BPJS, hanyalah diwajibkan kepada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan gratis dari Pemda tempat ia tinggal, dinilai MK tidak beralasan hukum. “Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum”, ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Ruang Pleno MK, Jakarta. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of