Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.825

MK Tolak Keberadaan Pengadilan Penyelesaian Sengketa TKI

Jakarta | “Mengadili, menolak permohonan Pemohon,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan uji materiil Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Selasa (30/5) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Menurut MK, permohonan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN)  dengan register perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016, bukanlah terkait konstitusionalitas norma. Mahkamah menilai upaya hukum dapat dilakukan oleh para pihak apabila adanya permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, yaitu melalui upaya penuntutan atau gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak tercantumnya upaya tersebut dalam Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004, tidak serta merta mengakibatkan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 bertentangan dengan Konstitusi, ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Lebih lanjut Wahiduddin mengatakan, “Adanya Permenaker No. 22/2014 merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya, yakni UU 39/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf b dan huruf c  Permenaker 22/2014”.

Sehingga, imbuh Wahiduddin, permasalahan yang dialami Pemohon ataupun pekerja lainnya yang ketika dilakukan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, imbuhnya, hak konstitusional Pemohon maupun pekerja lainnya tidak dirugikan oleh berlakunya norma a quo. Akan tetapi, seandainya Pemohon atau pekerja lainnya tidak mendapatkan akses keadilan, maka hal itu semata-mata dikarenakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Sebelumnya, Ketua Umum SPILN, Imam Gozali yang selama ini melakukan pendampingan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), nyaris kesulitan untuk membantu penyelesaian sengketa TKI dengan perusahaan penempatan tenaga kerja. Sebab, dalam UU 39/2004, penyelesaian sengketa TKI hanya diatur hingga mediasi di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan jika tidak selesai, maka proses sengketa penyelesaiannya belum secara jelas diatur. . Imam menginginkan (kala itu), agar MK menetapkan peradilan penyelesaian sengketa TKI. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of