Type to search

Sekitar Kita

Pekerja PLN Persoalkan Pengecualian Larangan PHK Menikahi Pekerja di Satu Perusahaan

Share

Ilustrasi. (gambar: Alwi’s Blog)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang pleno atas pengujian larangan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang menikah dengan pekerja lain dalam satu perusahaan, Senin (15/5) kemarin. Permohonan yang diajukan oleh pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jhoni Boetja, dkk itu, memfokuskan pengujiannya pada frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”, yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut para Pemohon, pengecualian dari pengaturan larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menikahi pekerja lain dalam satu perusahaan, justru berpotensi akan membatasi hak asasi manusia. Sebab, seharusnya tidak perlu pengaturan pengecualian, sehingga tidak ada akibat apapun apabila terjadi perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. [file permohonan]

Pemerintah yang diwakili oleh Direkur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Haiyani Rumondang mengatakan, pengecualian tersebut untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha terkait permasalahan ikatan perkawinan. Menurut Rumondang, Pemerintah akan memeriksa substansi dalam setiap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. “Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah akan memberikan koreksi sebagai bentuk pengawasan dari Pemerintah”, tegasnya dihadapan 9 Hakim Konstitusi.

Selain Pemerintah, persidangan atas perkara yang teregister dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 itu, MK juga menghadirkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Pihak Terkait. APINDO melalui kuasa hukumnya, Gustav Evert Matulessy, menilai keberadaan aturan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal yang negatif di lingkungan perusahaan. Menurutnya, apabila suami-istri bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam mengambil keputusan internal perusahaan. Hal itu akan berimbas terhadap objektivitas dan profesionalisme dalam pekerjaannya. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *