Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.135

Pemagangan Diantara Upaya Penurunan Pengangguran & Penegakkan Hukum

Jakarta | Hasil survey Badan Program Pembangunan Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB), indeks pembangunan manusia di Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 170 negara. Sebagai negara yang penduduknya mempunyai potensi sangat tinggi terhadap sumber daya manusianya, namun yang terjadi adalah jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Setidaknya, sekarang ini ada sekitar 7,2 juta orang menganggur atau setara dengan 5,9% dari 121 juta tenaga kerja di Indonesia.

Minimnya pengembangan manusia, diantaranya dipengaruhi oleh pendidikan, karakter serta lingkungan hidup, yang secara langsung dan tidak langsung membuat kualitas tenaga kerja menurun, sehingga beberapa sektor vital diisi oleh tenaga kerja asing. Hal itulah yang membuat Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2017 mencanangkan pemagangan nasional.

Meskipun menjadi salah satu jalan keluar dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia, akan tetapi program pemagangan nasional yang diinisiasi oleh Pemerintah secara terburu-buru ini, justru dikhawatirkan akan menjadi pola perbudakan modern baru. Demikian dikatakan oleh Abda Khair Mufti, Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Minggu (7/5) lalu. Menurutnya, Pemerintah harus segera menerbitkan aturan pemagangan yang dapat melindungi peserta magang itu sendiri. Sebab, akibat hukum dari pemagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perjanjian pemagangan berubah menjadi perjanjian kerja.

Potensi penyalahgunaan pemagangan oleh pengusaha juga sangat rentan terjadi, Siti Nurrofiqoh, Ketua Serikat Buruh Bangkit (SBB) menyayangkan tidan terkoneksinya dengan baik peraturan pemagangan. Dirinya pernah menyaksikan program pemagangan dibeberapa tempat, justru menurutnya, yang terjadi bukanlah peningkatan etos atau kompetensi kerja, melainkan peserta magang ditempatkan sebagai supporting, seperti memfoto-copy dan lain sebagainya.

Fiqoh juga mempertanyakan sistem pengawasan oleh Pemerintah atas program pemagangan. Ia pesimis, jika Pemerintah mampu mengontrol praktek pemagangan di perusahaan-perusahaan. Karena menurut Fiqoh, pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan yang telah jelas sanksi dan akibat hukumnya belakangan ini, banyak tidak dapat diselesaikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of