Type to search

Buruh Migran Video

Perlindungan Negara Diantara Keringat Pahlawan Devisa

Share

Tangerang | Masih belum adanya titik temu terkait sejumlah isu dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, antara para pembuat undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, menuai komentar dari Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), Fathul Muin. Ia menilai, ada 3 (tiga) hal penting dalam catatannya untuk dimasukkan dalam revisi tersebut.

Menurut Muin, sinergitas lembaga yang terkait dengan urusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI, menjadi hal yang utama untuk dirampungkan. Hal tersebut, untuk mencegah terjadinya saling lempar tanggung jawab, ketika ada persoalan yang dialami TKI.

Muin juga mengkritisi pimpinan BNP2TKI, yang diangkat langsung oleh Presiden. “Pejabat-pejabat yang dipilih adalah hasil dari sebuah proses fit and propertest”, tegasnya, Jum’at (19/05) di Cikokol-Tangerang. Cara mengisi kekosongan pimpinan itu, agar bukan hanya sekedar menjadi badan politik tetapi didasarkan pada kompetensi.

Kemungkinan dibentuknya atau ditunjuknya sebuah lembaga peradilan untuk penanganan penyelesaian sengketa yang dialami TKI, juga menjadi perhatian Muin. Tidak sedikitnya jumlah warganegara Indonesia yang bekerja diluar negeri, berpotensi timbulnya sengketa penempatan, upah dan lain sebagainya. Ia menawarkan 2 (dua) model penyelesaian, yaitu melalui tahapan musyawarah yang difasilitasi oleh BNP2TKI, dan jika tidak mencapai kesepakatan dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan.

Desakan perubahan atas isi UU 39/2004, juga diharapkan lebih berpihak kepada TKI. Demikian dikemukakan oleh Rosa, mantan TKI yang pernah bekerja di Hongkong pada 2015-2016 lalu. Rosa menyayangkan masih adanya penampungan TKI yang tidak layak. Ia bercerita, selama tiga bulan sebelum turunnya visa, Rosa harus tidur bersama 40 orang temannya yang lain dengan satu kipas angin. Sarana kamar mandi-pun hanya disediakan satu ruangan kecil, sehingga jika mau mandi atau buang air harus mengantri. (-02)

1 Comment

  1. Jono 22 Mei 2017

    Kalau mau uangnya, ya harus mau bertanggungjawab kalau ada masalah dengan TKI. Jangan saling lempar tanggungjawab.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *