Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
888

Perpanjangan Kontrak Tanpa Pemberitahuan, PHI Tegaskan Status Pekerja Tetap

PT. Amanah Finance. (foto: mercusuarnews.com)
PT. Amanah Finance. (foto: mercusuarnews.com)

Palu | PT. Amanah Finance dianggap oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu, telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena dalam memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dengan Rifnal Harun, perusahaan tidak memberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kontrak pertamanya berakhir.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ernawaty, menilai tindakan perusahaan yang berlokasi di Gebang Rejo, Poso itu, berakibat pada batalnya perjanjian kontrak yang telah dibuat dan demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). “Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak 1 Juni 2011,” ujar Ernawaty, Kamis (2/2/2017).

Namun demikian, menurut Majelis Hakim, hubungan kerja antara Rifnal dengan PT. Amanah Finance tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan. Sebab, perusahaan tidak lagi menghendaki adanya kelanjutan hubungan kerja. Sehingga dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak putusan dibacakan.

Oleh karena, Rifnal baru mendapatkan Surat Peringatan sekali pada 18 November 2015, maka Majelis berpendapat, pemutusan hubungan kerja terhadap Rifnal tidak dapat dapat dikualifikasi dengan alasan melanggar Pasal 161 UU 13/2003. Namun, Majelis berketetapan, besaran uang pesangon yang wajib diberikan kepada Rifnal adalah 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dang anti kerugian sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU 13/2003, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.38,1 juta.

Tak hanya pesangon, Rifnal juga dianggap berhak mendapatkan upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Desember 2015. “Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp.25,3 juta,” tegas Ernawaty membacakan amar Putusan No. 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pal. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of