Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.098

Tak Sampai 2 Bulan, Nasib Revisi UU TKI Segera Ditentukan DPR

Ilustrasi. (gambar: koranmuria.com)

Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengakhiri masa sidangnya pada 30 Juni 2017 mendatang, namun hingga kini revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) belum juga rampung.

Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf disela-sela acara Penganugerahan TKI Inspiratif versi Tempo, di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (15/5) kemarin. Keadaan tersebut, menurut Dede, akibat belum adanya kesepakatan dengan Pemerintah mengenai lembaga mana yang akan memegang kewenangan terkait dengan TKI.

“DPR ingin dipegang badan yang fokus dan khusus,” ujarnya.  Kehati-hatian dalam menentukan siapa yang berwenang, agar permasalahan-permasalahan sebelumnya tidak terulang kembali, sehingga harus jelas siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang berperan sebagai operator.

“Harus ada yang bertanggung jawab secara utuh. Jadi enggak ada yang lempar-lemparan kalau ada masalah,” tuturnya. Lanjut Dede, persoalan tersebut adalah satu dari 10 isu utama yang belum dicapai titik kesepakatan. Padahal, DPR kini hanya memiliki sisa 47 hari untuk menyelesaikan revisi undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban TKI bekerja di luar negeri.  “Kalau sampai akhir masa sidang belum rampung, bisa-bisa undang-undang tersebut batal,” tambahnya. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of