Type to search

Berita

MA Kuatkan Putusan PHI Soal Merokok di Area Larangan Merokok Sebagai Kesalahan Berat

Share

Ilustrasi. (foto: mirajnews.com)

Jakarta | Meskipun dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak menggolongkan tindakan merokok di area larangan merokok sebagai kesalahan berat. Namun, Mahkamah Agung (MA) sependapat dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang dalam amarnya menyatakan tindakan Agus Arianto merupakan kesalahan berat, yang dapat diputus hubungan dengan pemberian uang pisah.

Agus keberatan dengan pertimbangan PHI yang dalam Putusan No. 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 2 November 2016, yang mendasarkan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dengan menggunakan Peraturan Perusahaan. Menurut Agus, Peraturan Perusahaan PT. Perdana Setia Abadi Jaya belum mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Sehingga menurutnya, Peraturan Perusahaan belum dapat dijadikan dasar hukum untuk mengesahkan pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya.

Agus juga keberatan jika perbuatannya merokok di area larangan merokok berakibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak. Sebab, lanjut ia, alasan mendesak dalam ketentuan Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memuat klausul pemutusan hubungan kerja akibat merokok.

Bahkan, Majelis Hakim MA menepis alasan keberatan Agus yang mendalilkan belum adanya Peraturan Perusahaan di PT. Perdana Setia Abadi Jaya, yang diantaranya memuat larangan merokok di area perusahaan. Menurut Majelis yang diketuai oleh Hakim Agung Panji Widagdo, meskipun Peraturan Perusahaan belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun karena perusahaan sudah mengajukan permohonan pengesahan, maka Peraturan Perusahaan dimaksud dianggap telah sah.

“Bahwa adapun dalil memori kasasi pemohon bahwa peraturan perusahaan tidak ada sesuai Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, tidak dapat dibenarkan karena perusahaan telah mengajukan pengesahan sehingga berlaku ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Peraturan Perusahaan sah”, ujar Panji Widagdo membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan yang teregisterasi dengan No. 221 K/Pdt.Sus-PHI/2017 itu. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *