Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.597

Masa Tugas Hakim AdHoc PHI di MA Berakhir, MA Diminta Jangan Asal ‘Comot’

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) diminta untuk tidak asal ‘comot’ dalam menetapkan pengusulan perpanjangan masa tugas 3 (tiga) hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, yang akan berakhir 6 Juni mendatang. Demikian dikatakan oleh Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) di Cikini, Jakarta, Jum’at (2/6) siang tadi.

Usulan perpanjangan pengangkatan masa tugas hakim ad hoc di MA, seharusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) bukan MA, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13-14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011. KY diberikan kewenangan untuk mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc di MA, dengan mekanisme proses seleksi dari para calon yang diusulkan oleh lembaga pengusul, yaitu organisasi buruh dan pengusaha. “Kami menolak tindakan MA yang mengajukan usulan perpanjangan masa tugas hakim ad hoc di MA, karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang”, tegas Timboel.

Senada dengan Timboel, Surya Tjandra dari Trade Union Rights Center (TURC) menyatakan, usulan MA kepada Presiden dalam rangka memperpanjang masa tugas hakim ad hoc di MA, telah menabrak tugas KY. Hakim yang diusulkan oleh MA, sudah melaksanakan tugasnya sebanyak dua periode selama 10 tahun. Sehingga, apabila ada kekosongan lowong jabatan hakim, maka seharusnya pengusulan pengangkatan hakim dilakukan oleh KY.

Berakhirnya masa tugas Fauzan, Dwi Tjahjo Soewarsono, Horadin Saragih dan Buyung Marizal menjadi hakim ad hoc di MA, telah diantisipasi oleh KY. Bahkan KY telah mengusulkan dua nama calon hakim ad hoc di MA ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Juanda Pangaribuan dan Sugeng Santoso, pada 25 Oktober 2016 lalu. Namun 5 Desember 2016, kedua nama yang diajukan untuk diberikan persetujuan menjadi hakim ad hoc di MA tersebut, ditolak oleh Komisi III DPR.

Penolakan terhadap kedua calon oleh DPR, seharusnya tidak menjadi alat persetujuan bagi MA untuk mengusulkan sendiri kepada Presiden atas kekosongan hakim ad hoc di MA. Bahkan MA juga diminta tidak secara suka-suka menafsirkan sendiri ketentuan perundang-undangan, apalagi mengabaikannya, ujar Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas. (-02)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Jono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jono
Guest
Jono

Kalau angkat hakim asal comot, hasil putusannya pasti cemet.