Type to search

Berita

Meski Disnaker Karawang Nyatakan Mogok Sah, MA Putuskan Mogok Tidak Sah

Share

Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Suryadi Saputra, dkk (57 orang). Majelis Hakim PK menilai, mogok kerja yang dilakukan Suryadi, dkk sejak tanggal 20 September hingga 20 Oktober 2013, bukanlah akibat dari gagalnya perundingan. Sehingga, mogok kerja selama sebulan tersebut, dikualifikasikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri setelah menolak dipanggil untuk bekerja kembali sebanyak 2 (dua) kali oleh PT. Plasindo Lestari.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PK No. 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017, Suryadi, dkk hanya berhak atas uang pisah sebesar 15% x masa kerja x upah terakhir sesuai ketentuan Pasal 26B huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78 Tahun 2001. Pertimbangan hukum tersebut, tidak jauh berbeda dengan amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, yang dalam amar Putusannya No. 42 K/Pdt.Sus-PHI/2015, menghukum Plasindo Lestari untuk membayar uang pisah sebesar 15% x masa kerja sampai 30 September 2013 x upah terakhir.

Sebelumnya, Bupati Karawang dalam Surat No. 188/5394-Huk/2013 tertaanggal 11 Desember 2013, telah menegur perusahaan untuk melaksanakan Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu membayarkan upah yang telah dipotong oleh perusahaan.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang juga melalui surat No. 566/843/BPKK pada 7 Februari 2014, telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Suryadi, dkk sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan juga ditemui adanya tindakan pemotongan upah yang dilakukan perusahaan yang berlokasi di Purwasari, Karawang itu, serta melakukan tindakan balasan atas mogok kerja yang sah dengan cara mengganti pekerja yang melakukan mogok dengan pekerja lain. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *