Type to search

Berita

Pengadilan Niaga Nyatakan Pailit, MA Benarkan PHI Sita Aset Perusahaan

Share

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: liputan6.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menolak keberatan PT. Bhineka Karya Manunggal, atas peletakan sita persamaan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, terhadap seluruh aset perusahaan. Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Panji Widagdo menilai, peletakan sita merupakan wewenang pengadilan, dan dalam rangka memberikan jaminan agar hak-hak pekerja terpenuhi.

Selain itu, MA juga berpendapat, PHI Bandung dalam putusannya No. 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tekstil sejak Desember 2015 itu, akibat mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun. Bahkan, perusahaan yang mempunyai utang sebesar lebih dari 560 miliar tersebut, telah dinyatakan pailit sejak Oktober 2016, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, akibat ditolaknya rencana perdamaian oleh PT. Bank Negara Indonesia.

“Bahwa alasan Pemohon Kasasi atas putusan judex facti melampaui sita jaminan yang dimohonkan, tidak dapat dibenarkan karena mengenai peletakan sita dikaitkan dengan jaminan, agar hak-hak para pekerja dapat dipenuhi yang merupakan kewenangan dari pengadilan”, demikian bunyi petikan salinan Putusan MA No. 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Sehingga, seluruh aset perusahaan yang berlokasi di Dusun Walahar, Klari, Karawang, ditetapkan sebagai jaminan untuk memenuhi hak-hak Ujang Kusmayadi, dkk (220 orang), yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar lebih dari Rp.11 miliar. (-03)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *