Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.601

THR, Imbalan Yang Dirindukan

Jakarta | Menetapkan batas akhir perjanjian kontrak hingga menjelang hari raya keagamaan, menjadi salah satu cara bagi pengusaha untuk dapat terhidar dari kewajiban pembayaran uang Tunjangan Hari Raya (THR). Demikian diungkapkan oleh Iwan Kusmawan, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Rabu (31/5) kemarin di Kantor DPP SPN, Pasar Minggu, Jakarta.

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pada Maret tahun lalu. Tetapi bukan berarti implementasi dilapangan tidak penyelewengan. Lebih lanjut Iwan menceritakan, tahun lalu, SPN menerima aduan dari 1.500 karyawan yang belum mendapatkan THR. Upaya melalui Dinas Tenaga Kerja, menjadi pilihannya untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah dalam penegakkan ketentuan perundang-undangan.

Iwan juga cenderung memilih upaya pengaduan melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Sebab, menurutnya, Pegawai Pengawas dapat langsung melakukan pemeriksaan lapangan, dan lebih cepat menerbitkan Nota Pemeriksaan yang berisi perintah kepada pengusaha, ketimbang melalui mekanisme penyelesaian perselisihan lewat lembaga Pengadilan. Namun ia juga tidak dapat menyangkal, jika memang pengusaha tidak mengindahkan Nota maka Pengadilan merupakan jalan terakhir, tegasnya.

Dalam Permenaker 6/2016, pekerja yang baru bekerja sekurang-kurangnya sebulan, berhak atas uang THR, yang wajid dibayarkan 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Keterlambatan pembayaran THR, dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan seebsar 5% dari jumlah kewajiban perusahaan. Dan apabila tidak membayar THR, maka diberikan sanksi administratif yang ancamannya hingga pencabutan ijin usaha. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of