Type to search

Bacaan

THR Tak Dibayar, ke PHI atau ke Posko Menteri?

Share

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Saat ini sudah banyak pihak yang membicarakan tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut karena peristiwa perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 sudah semakin dekat. Pihak dimaksud adalah mereka yang memiliki kepentingan maupun punya tanggung jawab terhadap pemberian THR. Salah satunya adalah Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani masalah ketenagakerjaan, dimana baru-baru ini menjelaskan tentang pengaduan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja jika THR dari perusahaan terlambat dibayar (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis). Begitu tentang sanksi yang dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada tenaga kerja/buruh (http://m.viva.co.id/berita/nasional).

Nah, jika melihat fenomena THR yang ada saat ini, maka perlu kiranya diuraikan beberapa hal penting tentang permasalahan THR tersebut. Adapun hal penting yang bisa dikaji dan dianalisis bersama adalah tentang pengaturan THR di Indonesia bersama sanksi serta legal problem solving maupun langkah hukum yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada khususnya yang mengatur tentang pembayaran THR.

Secara khusus pengaturan THR sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994. Akan tetapi sesuai perkembangan yang ada Permen tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Perusahaan. Dalam Permen tersebutlah dapat diketahui hakikat dari THR, besaran dan sistem perhitungan THR, waktu pembayaran THR, penerima THR maupun pembayar THR serta sanksi akibat tidak dibayar maupun terlambatnya pembayaran THR.

Adapun hakikat dari THR dapat diketahui melalui isi Pasal 1 angka (1) yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Dalam isi pasal ini ada kata Wajib dibayarkan, artinya adalah bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus membayar THR kepada tenaga kerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Jika tidak dilakukan maka dalam Permen tersebut juga telah mengatur sanksi apa yang dapat dikenakan bagi perusahaan.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan adalah berupa sanksi denda dan sanksi administratif. Dimana sanksi denda keterlambatannya sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Sedangkan sanksi administratif dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak membayar THR bentuknya dapat berupa  teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Selanjutnya berkaitan dengan besaran THR yang harus dibayarkan oleh Pengusaha kepada tenaga kerja tidaklah sama satu sama lain. Artinya adalah bahwa ada indikator-indikator yang akan dijadikan dasar perhitungan, misalnya masa kerja dari tenaga kerja disuatu perusahaan, karena tenaga kerja yang telah bekerja selama 12 bulan dengan yang baru berkerja selama 1 bulan tidak akan memperoleh THR dengan jumlah yang sama.  Dimana tenaga kerja yang telah berkerja selama 12 bulan atau lebih akan memperoleh THR sebesar 1 bulan upah kerjanya, sedangkan yang berkerja satu bulan dari 12 bulan yang ada akan dibayar atau diberikan secara proposional sesuai masa kerja, yang dibayarkan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk yang lain.

Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran THR berdasarkan Permen No. 06 Tahun 2016  adalah bahwa pembayaran THR hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun terhadap hari raya keagamaan yang sama bagi setiap hari raya keagamaan sesuai agama dari setiap tenaga kerja/buruh. Dimana pembayaranya wajib dilakukan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum pelaksnanaan hari raya keagamaan.

Permasalahan lain yang juga perlu kiranya dikaji bersama adalah tentang cara penyelesaian masalah  keterlambatan maupun tidak dibayarnya THR oleh pengusaha. Memang secara aturan juga telah dijelaskan dalam Permen No. 06 Tahun 2016, bahwa akibat dari keterlambatan maupun tidak dibayarnya THR akan berlaku sanksi denda dan sanksi administratif. Akan tetapi masih perlu dijelaskan lebih rinci lagi proses penyelesaian hukumnya, karena secara hukum ketika ada hak dari seseorang yang dilanggar perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Begitupun terhadap hak tenaga kerja/buruh untuk memperoleh pembayaran THR.

Sehubungan dengan permasalahan penyelesaian terhadap masalah THR (tidak dibayar secara penuh atau terlambat dibayar), maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan antara tenaga kerja/buruh dan pengusaha/majikan, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dimana pasal tersebut mejelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila penyelesaian secara bipartit tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh selanjutnya oleh tenaga kerja/buruh adalah dengan melalui mediasi hubungan industrial, yaitu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Akan tetapi jika mediasi masih gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka pekerja/buruh dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004.

Akan tetapi disisi lain pemerintah juga telah menyiapkan langkah untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembayaran THR. Dimana tenaga kerja/buruh dapat  melapor ke Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2017. Posko tersebut dibentuk langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Dimana Posko tersebut berada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta. Selain datang langsung mengadu ke posko, pekerja juga bisa menghubungi via telepon (021)5255859, Whatsapp” 081280879888 dan 081282407919, atau lewat email poskothrkemnaker@gmail.com. Posko ini dibuka mulai 8 Juni-5 Juli 2017. (Masran Amiruddin, S.H., M.H, Ketua DPC SBSI Kota Kendari)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *