Type to search

Berita

Dikontrak Sebanyak Enam Kali, PHI Menangkan Gugatan Seorang Sopir

Share

Ilustrasi. (foto: bangkilhi.or.id)

Yogyakarta | Bekerja sebagai sopir dengan status pekerja kontrak di PT. Jogja Tugu Trans sejak Februari 2008, membuat Agung Budi Santoso tidak kehilangan kepercayaan diri untuk menggugat hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi 31 Oktober 2013. Dirinya menolak keputusan perusahaan, dan melalui surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2017, meminta pembayaran uang pesangon dan upah selama 41 bulan.

Menanggapi gugatan Agung melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perusahaan beralasan mempekerjakan pekerjanya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), adalah karena kegiatan usaha yang berlangsung di perusahaan tergantung pada proyek Pemerintah Daerah, berupa pelayanan antar jemput pegawai pemerintahan. Sehingga perusahaan berdalih, jenis pekerjaan yang berlangsung telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Terhadap fakta hukum dari kedua belah pihak, Majelis Hakim PHI Yogyakarta yang dipimpin oleh Hakim Suryanto berpendapat, perjanjian kerja kontrak yang dibuat oleh perusahaan telah tidak sesuai Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU 13/2003. Karena, kontrak kerja yang dibuat lebih dari kali, yaitu enam kali. Padahal, perjanjian kontrak hanya dapat diadakan untuk satu kali perpanjangan dan satu kali pembaharuan.

Dengan demikian, PHI menetapkan perubahan status pekerja kontrak Agung berubah menjadi pekerja tetap, sejak kontrak yang keempat di bulan Maret 2011 hingga Maret 2014. “Menghukum Tergugat untuk membayar Pengggugat sejumlah uang Rp.23,8 juta”, ujar Hakim Suryanto membacakan amar putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk, Jum’at (2/6/2017) lalu. (-02)

1 Comment

  1. Deddy 25 Juli 2017

    Setelah membaca artikel tentang ketenagakerjaan yang disampaikan di Buruh Online, saya mohon bantuan pencerahan, terkait dengan masalah ketenagakerjaan yang menimpa saya.
    Saya eks pekerja Bank BUMN dengan jabatan Manager di bagian kredit yang jenis pekerjaannya bersifat tetap dan merupakan core business dibidang perbankan, yang mana waktu itu berstatus PKWT selama 1 tahun, diperpanjang untuk 1 tahun dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bulan.
    Sebagai upaya Bipartit, saya berkirim surat, akan tetapi tidak ada tanggapan.
    Sesuai anjuran dari Disnakertrans saya dipekerjakan kembali, akan tetapi anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan.
    Akhirnya saya mengajukan gugatan ke PHI Surabaya dengan no.reg. 42/G/2016/PHI.Sby.
    Dalam amar putusan PHI menolak gugatan saya, karena sesuai putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, dalam pengajuan gugatan tidak ada nota pengawasan PPK dan tidak ada Pengesahan dari Pengadilan Negeri.
    Padahal menurut penilaian dan analisa saya pihak Manajemen telah melanggar semua ketentuan sesuai Pasal 59 ayat (7) UU No.13 tahun 2003.
    Terima kasih Admin atas pencerahannya.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *