Type to search

Berita

Dimutasi Saat Hamil, MA Terapkan Konvensi ILO

Share

Ilustrasi.

Jakarta | Perlindungan dari tindakan yang merugikan terhadap ibu hamil dan melahirkan, merupakan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization/ILO) Nomor 183 dan 191 Tahun 2000. Demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung (MA), atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Fitria Irawati, terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menolak seluruh gugatannya.

Fitria yang kala itu sedang hamil tua dan telah mendapatkan ijin cuti melahirkan sejak 2 Mei 2015, dimutasikan oleh PT. Agri Sentosa Gandadigo dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Timur ke Jakarta terhitung sejak 1 Mei 2015. Karena usia kandungannya sudah mendekati kelahiran, Fitria yang baru bermasa kerja lima tahun itu tidak dapat menjalankan mutasi tersebut. Atas ketidak-hadirannya di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2015, Fitria dianggap oleh perusahaan telah mengundurkan diri.

Menanggapi tindakan perusahaan yang mengkualifikasikan dirinya telah mengundurkan diri, Fitria mengajukan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan PHI. Disnaker dalam upaya menyelesaikan perselisihan, menemui jalan buntu dan akhirnya dibuatkan risalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi untuk dapat diajukan gugatan ke PHI. Namun dalam putusannya No. 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Ptk, PHI menolak gugatan Fitria karena dianggap tindakan Fitria telah memenuhi kualifikasi mengundurkan diri.

Berbeda dengan PHI, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menilai perolehan ijin untuk menjalankan cuti (istirahat) melahirkan telah diberikan kepada Fitria terhitung sejak 2 Mei 2015, sehingga ia belum mempunyai kewajiban untuk menjalankan mutasi. Oleh karenanya, MA berpendapat, mutasi yang dilakukan oleh perusahaan, tidak sah. Dan terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, MA dalam putusannya No. 273 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali undang-undang, yang seluruhnya sebesar Rp.40,3 juta, (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *