Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.818

Dipecat Melalui Handphone, ‘Bapak Sudah Tidak Dipakai Lagi’

Ilustrasi. (gambar: kotametro.com)
Ilustrasi. (gambar: kotametro.com)

Jakarta | ‘Bapak sudah tidak dipakai lagi’, demikian kalimat yang didengar Muhdar, saat dirinya diberitahukan oleh staff tempatnya bekerja di PT. Danny Samudera Raya Lines. Kalimat tersebut bermakna, jika dirinya yang diberikan upah sebesar Rp.1,5 juta perbulan (yang tidak sesuai dengan upah minimum sebesar Rp.2,1 juta perbulan), sudah tidak lagi dipekerjakan terhitung sejak ia menerima pemberitahuan melalui handphone, 6 September 2015.

Meskipun baru bekerja Juni 2013, tetapi Muhdar tidak langsung menerima pengakhiran hubungan kerjanya tersebut. Sebab, Muhdar merasa perusahaan selama ini telah keliru dalam menerapkan hubungan kerja dengan perjanjian kerja kontrak (waktu tertentu). Ia dikontrak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu periode pertama selama tiga bulan sejak Juni-Agustus 2013, lalu diperpanjang periode kedua selama enam bulan sejak Agustus 2013-Februari 2014, kemudian diperpanjang kembali pada periode ketiga selama enam bulan sejak Maret-Agustus 2014, dan dilanjutkan pada periode keempat selama setahun sejak September 2014-Agustus 2015.

Muhdar sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan pengakhiran hubungan kerjanya melalui Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, namun perusahaan yang berlokasi di Sungai Pinang Luar, Kota Samarinda itu tidak pernah menghadiri undangan mediasi. Akhirnya, Muhdar mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan pengajuan tuntutan kepada perusahaan berupa uang pesangon beserta kekurangan upah selama bekerja.

Terhadap gugatan Muhdar, PHI Samarinda dalam Putusannya No. 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr, menilai perjanjian kontrak yang dibuat PT. Danny Samudera Raya Lines dengan Muhdar, tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga perjanjian kerja tersebut, berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), dan perusahaan dihukum membayar uang pesangon beserta kekurangan upah sebesar Rp.28,5 juta.

Putusan PHI Samarinda tersebut, akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya No. 390 K/Pdt.Sus-PHI/2017, PT. Danny Samudera Raya Lines dinilai tidak tepat dalam melakukan perpanjangan perjanjian kontrak. Perusahaan dinilai melakukan penyimpangan perpanjangan perjanjian kontrak yang diperbolehkan undang-undang, yaitu waktu perpanjangan kontrak tidak boleh melebihi waktu perjanjian kontrak pertama, dan setelah perpanjangan kontrak hanya diperbolehkan dikontrak kembali setelah melalui masa jeda selama tiga puluh hari. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of