Type to search

Buruh Migran

Masalah TKI di Malaysia, DPR ‘Sentil’ Kemnaker Soal RUU PPILN

Share

Ketua Komisi IX, DPR, Dede Yusuf menggelar konferensi pers terkait isu aktual TKI, Selasa (11/07/2017).

Jakarta | Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, diminta untuk segera melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Malaysia, terkait dampak program Enforcement Card (E-Kad) terhadap pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf, Selasa (11/07) di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Jakarta.

Menurut Dede, Pemerintah harus mengupayakan pengurusan legalitas dokumen kerja, dan izin tinggal TKI bisa dipermudah dengan biaya yang tidak memberatkan. “Jika diperlukan, Pemerintah turut membantu biaya kepulangan mereka dari anggaran APBN yang ada”, terang Dede. Komisi IX juga mendesak Pemerintah, untuk memberikan bantuan hukum terhadap TKI yang terjaring.

Banyaknya persoalan yang merugikan TKI di luar negeri, Dede mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Kini, lanjut Dede, pembahasan RUU PPILN telah memasuki tahap menyamakan pandangan terhadap beberapa isu aktual, diantaranya pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.

Dede menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan sudah tiga kali tidak menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi IX, untuk membahas RUU PPILN. “Kami tetap bersungguh-sungguh menyelesaikan pembahasannya”, ujarnya. Ia juga menambahkan, sudah sepatutnya Kemnaker segera hadir memenuhi undangan Komisi IX. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *