Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
860

Tak Pernah Terima Surat Mutasi, PHI Nilai Bukan Kesalahan Pekerja

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Bandung | Mutasi terhadap Adrianto Nugroho yang tidak disertai dengan pemberian surat mutasi, dianggap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, cukup alasan untuk membenarkan dalil gugatan Adrianto yang mengaku tidak pernah menerima surat itu. Sehingga ketidak-hadiran Adrianto di tempat bekerja yang baru, bukanlah kesalahan Adrianto sepenuhnya.

Ketidak-hadiran Adrianto di tempat mutasi tidaklah layak sepenuhnya menjadi kesalahannya semata, tetapi karena perushaaan juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. Selain itu, Majelis juga menilai, PT. BPR Karyajatnika Sadaya telah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya mutasi kepada Adrianto dari Bandung ke Cirebon, selain tunjangan luar kota sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana, berpendapat hubungan kerja keduanya tidak lagi dapat dilanjutkan. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang bukan karena kesalahan pekerja, maka besaran uang pesangon sebesar dua kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

PT. BPR Karyajatnika dihukum untuk membayar uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Adrianto yang telah bekerja lebih dari lima tahun, beserta upah sejak bulan Maret hingga Juni 2016, sebesar Rp.74,6 juta. Dalam amar putusannya No. 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg, PHI dalam menetapkan waktu putusnya hubungan kerja, didasarkan pada anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial yang diterima oleh keduanya, yaitu sejak akhir Juni 2016. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of