Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.329

Upah Tidak Dibayar Saat Dirumahkan, Buruh Berhak Ajukan Gugatan PHK

Ilustrasi. (foto: kabarjambi.net)

Jakarta | Dirumahkan selama 10 (sepuluh) bulan tanpa dibayar upahnya, akhirnya membuat Aman Zahri, dkk (30 orang) mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan dasar Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam amar putusannya, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, menghukum PT. Bahniah Rahmat Utama, untuk membayar upah yang belum dibayar sejumlah Rp.397 juta.

Selain itu, PHI juga menghukum perusahaan yang berlokasi di Jl. RE Martadinata, Palembang itu, untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, berupa uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp.1,4 miliar.

Terhadap Putusan PHI No. 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg itu, perusahaan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, perusahaan merasa tidak pernah memutuskan hubungan kerja dengan Aman dan kawan-kawannya. Sehingga, MA diminta untuk menyatakan gugatan Aman tidak dapat diterima.

Menanggapi keberatan perusahaan, Majelis Hakim tingkat Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Yakup Ginting, menilai putusan PHI tidak salah dalam menerapkan hukum. Fakta yang terungkap, menurut MA, terbukti bahwa perusahaan dalam merumahkan pekerjanya hanya secara lisan dan tanpa memberikan hak-haknya.

“Oleh karenanya sudah tepat mengacu kepada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Para Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah selama enam bulan”, demikian bunyi petikan salinan putusan MA No. 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of