Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.302

Banyak Putusan MA Anulir Besaran Upah Proses, Ini Alasan Pengujian UU MK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)
Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan batasan pemberian upah pekerja selama tidak dipekerjakan hanya 6 bulan, selama menunggu proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, dinilai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang memaknai pembayaran upah proses adalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menurut Hafidz, Putusan MK telah memberikan tafsir konstitusional dalam norma Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, penetapan besaran upah seharusnya dihitung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Jadi kalau proses pemutusan hubungan kerja di pengadilan hingga putusannya berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun, maka upahnya juga harus ditetapkan selama 2 tahun”, tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diantaranya memberikan batasan hukuman pembayaran upah hanya 6 bulan, maka meskipun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diputus dalam waktu 2 tahun, upah yang boleh ditetapkan pengadilan hanya 6 bulan.

Terbitnya SEMA tersebut, terang Hafidz, bukanlah bentuk ketidak-patuhan MA kepada Putusan MK. Ia menyebut, terbitnya SEMA dan beberapa Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, akibat tidak adanya keharusan bagi Pemerintah untuk menetapkan bentuk peraturan dalam menindak-lanjuti Putusan MK. “UU MK maupun UU lainnya, tidak menegaskan bentuk peraturan untuk menindak-lanjuti Putusan MK. Sedangkan Putusan MK itu tidak bersifat law in concreto atau peraturan hukum yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di dalam masyarakat”, ujarnya.

Di dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK No. 8 Tahun 2011, hanya disebutkan Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian hanya diwajibkan untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak menegaskan tindak-lanjut Putusan MK harus dengan undang-undang.

“Putusan MK yang amar putusannya mengabulkan permohonan, hanya berisi pernyataan atas pasal atau ayat dalam UU yang di-uji itu bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi dalam teori hukum peraturan perundang-undangan, pencabutan undang hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, baik dicabut dengan penggantian maupun dicabut tanpa penggantian. Jadi putusan MK itu seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan undang-undang atau peraturan pemerintah setingkat undang-undang”, jelas Hafidz.

Itulah yang menjadi alasan bagi Hafidz untuk mengajukan permohonan uji Pasal 57 ayat (3) UU MK, yang ia daftarkan ke MK, Rabu (16/8) kemarin. Permohonan tersebut telah diterima MK dengan Tanda Terima No. 1696/PAN.MK/VIII/2017. Ia berharap, MK berani membuat terobosan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. (-03)

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
JuanhafidzBarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Pertanyaan balik jika putusan MK mengabulkan PUU ttg MK padal 57 ayat (3), dimana putusan MK berupa law in abstracto dan putusan MK tidak retroaktif, apakah putusan MK yg baru didaftarkan akan merubah putusan MK no. 37/PUU-IX/2011?

Terima kasih

Salam,
Barkah

hafidz
Guest
hafidz

Mas Barkah,
Mudah-mudahan Hakim MK mengambil diskresi untuk menyatakan berlaku surut terhadap seluruh Putusan MK sebelumnya.

hafidz
Guest
hafidz

Mas Barkah,
Terhadap perubahan Putusan MK sebelumnya, tentu tidak akan terjadi. Permohonan ini tidak untuk mengubah amar Putusan MK, tetapi untuk memberikan titel eksekutorial lebih terhadap Putusan MK.

Juan
Guest
Juan

Sudah ada keputusN mk nya tentNg permasalahan ini?