Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.960

Buruh Tak Hanya Tolak PHK Sepihak, Tapi Juga Menolak Syarat Pencalonan Presiden

Buruh yang tergabung dalam KSPI, menolak presidential treshold 20%. (foto: beritahati.com)
Buruh yang tergabung dalam KSPI, menolak presidential treshold 20%. (foto: beritahati.com)

Jakarta | Kecaman terhadap penentuan syarat pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, juga ditentang oleh kalangan buruh. Selasa (8/8) kemarin petang, sebanyak tiga ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menolak penetapan presidential treshold sebesar 20% dari perolehan kursi di DPR.

Dalam aksi yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu, para buruh menyatakan akan mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat tersebut. Selain itu, para buruh juga menolak kebijakan Pemerintah yang menurunkan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Mereka meminta Pemerintah memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5% per triwulan kedua tahun 2017, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat turun. Para buruh juga menyoroti penyerapan tenaga kerja yang anjlok sebanyak 141 ribu orang dibandingkan tahun 2016. Sesuai data yang mereka miliki, di Indonesia terjadi penurunan industri manufaktur yang mempunyai daya serap buruh lebih banyak di triwulan kedua tahun 2017, dari 4,24% ke 3,54%.

Dampak dari turunnya daya beli masyarakat dan penurunan industri manufaktur, adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja besar-besaran serta terciptanya pengangguran baru. Bahkan, Pemerintahan Jokowi-JK, dituding menciptakan utang baru sebesar Rp.3 ribu triliun lebih, dengan bunga sebesar Rp.200 triliun sejak awal 2015 yang lalu hingga Juni 2017.

Dalam aksi tersebut, para buruh juga menyatakan penolakannya terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Indofero, PT. Indocoke, PT. Jaya Karya Perdana, dan PT. Smelting-Freeport. Mereka meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran prosedural pemutusan hubungan kerja. Sebab, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ada tanggung jawab Pemerintah untuk mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of