Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.556

Koperasi Tidak Dapat Menjadi Penyedia Jasa Pekerja

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Gorontalo | Sejak November 2012, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, setiap badan usaha yang menyelenggarakan penyedia jasa pekerja (outsourcing) diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sehingga apabila ada badan usaha yang berbentuk perusahaan komanditeir (CV), Firma, Usaha Dagang (UD) ataupun Koperasi, maka badan usaha tersebut diharuskan melalui penyesuaian paling lama 12 bulan terhitung sejak Permenaker tersebut diberlakukan.

Ketidak-patuhan badan usaha yang bukan berbentuk PT, dapat berakibat pada beralihnya tanggung jawab hak-hak pekerja ke perusahaan pemberi kerja. Hal tersebut terjadi pada perkara antara Farid Salam melawan PT. Bank Muamalat dan Koperasi Bank Muamalat, yang diregister oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan perkara No. 28/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gto.

Dalam putusannya, PHI Gorontalo menghukum PT. Bank Muamalat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, kekurangan upah beserta upah selama proses pengadilan kepada Farid sebesar Rp.44 juta lebih. PT. Bank Muamalat dianggap sebagai pihak yang harus bertanggungjawab, akibat dari kelalaian Koperasi Bank Muamalat sebagai penyedia jasa pekerja yang tidak melakukan penyesuaian menjadi PT.

Farid yang bekerja sebagai sopir dengan masa kerja selama 7 tahun itu terpaksa menggugat perusahaan perbankan tersebut. Karena sejak 1 Mei 2016, dirinya diberhentikan dengan alasan adanya perampingan atau efisiensi di Bank Muamalat. Ia mendalilkan dirinya berhak atas uang pesangon sebesar Rp.41,8 juta, karena kontrak kerja yang ditanda-tanganinya dengan Koperasi Bank Muamalat tidak sesuai Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003, yang jenis pekerjaannya adalah bukan kegiatan penunjang tetapi sopir operasional di Bank Muamalat.

“Bahwa Tergugat telah menyalahi ketentuan Permenaker No 19 Tahun 2012 sehingganya ketentuan Kontrak kerja maupun PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah”, ujar Ketua Majelis Hakim PHI Gorontalo, Hakim Ngguli Liwar Mbani Awang, Selasa (4/4/2017) lalu. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of