Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.150

MA Minta KY Cari Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Gedung Komisi Yudusial, di Jl. Kramat, Jakarta Pusat. (foto: setkab.go.id)
Gedung Komisi Yudusial, di Jl. Kramat, Jakarta Pusat. (foto: setkab.go.id)

Jakarta | Komisi Yudisial (KY) diminta oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mencari hakim ad-hoc hubungan industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA). Melalui salah satu Komisioner KY, Maradaman Harahap di Gedung KY, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, syarat untuk menjadi hakim ad-hoc hubungan industrial, setidaknya berumur 30 tahun, berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam penanganan sengketa perburuhan dan berijazah strata 1.

Maradaman menegaskan, pembukaan lowongan pendaftaran calon hakim ad-hoc hubungan industrial hingga 19 September 2017. Sebanyak 8 hakim dibutuhkan MA untuk menangani penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. “Kami umumkan pendaftaran calon hakim ad-hoc hubungan industrial, untuk mengisi 8 orang calon hakim ad-hoc, dengan rincian 4 dari Apindo dan 4 dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh seluruh Indonesia”, ujar Maradaman, Selasa (29/8) kemarin.

Selain syarat-syarat administrasi umur, pengalaman dan pendidikan, Maradaman juga menginformasikan syarat khusus berupa rekomendasi dari Serikat Pekerja atau Asosiasi Pengusaha. Ia mengatakan, tahun lalu perekrutan hakim ad-hoc hubungan industrial dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, namun tahun ini diserahkan seluruhnya ke KY.

Karena pentingnya mengisi kekosongan hakim hubungan industrial, menurut Maradaman, pihaknya akan mempercepat proses rekrutmen dan seleksi hakim yang diberi waktu selama 6 bulan. Ia juga berjanji dalam percepatan tersebut, tidak akan ada prosedur yang dilanggar. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of