Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.230

Tidak Jalankan Kesepakatan Peralihan Status, Pekerja Berhak Mohonkan PHK

Ilustrasi.

Jakarta | Dianggap tidak bersedia menjalankan kesepakatan bersama yang telah ditanda-tangani, PT. Blue Sea Industry digugat oleh Slamet Mulyo, dkk (5 orang) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam gugatannya, Slamet menuding perusahaan telah tidak memenuhi kewajibannya untuk menetapkan status pekerja kontrak menjadi tetap, seperti yang diperjanjikan sebanyak 5-10 orang.

Selain itu, perusahaan juga tidak mengikut-sertakan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, dan tidak pula memberikan upah lembur saat pekerjanya bekerja melebih jam kerja normal. Sehingga, Slamet meminta agar hubungan kerjanya dengan perusahaan dinyatakan putus, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.2,2 miliar.

Terhadap gugatan tersebut, PHI Semarang dalam putusannya No. 20/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg, hanya mengabulkan gugatan Slamet sebagian, yaitu berupa kewajiban perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.213,7 juta, tunjangan hari raya tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.16,8 juta, serta  upah selama tidak dipekerjakan sejak Januari 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi putusan PHI Semarang, perusahaan yang berlokasi di Panjang Wetan, Pekalongan itu, mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Diantaranya perusahaan mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp.400 juta, akibat mogok kerja pada 5 Nopember 2014. Kala itu, menurut perusahaan, bahan material berupa ikan baru saja dimasukkan ke dalam mesin produksi, namun tidak dilakukan pengolahan dan mengalami pembusukan di dalam mesin.

Atas keberatan yang diajukan perusahaan, MA menilai PHI Semarang telah tepat dalam menerapkan hukum, dengan mendasarkan pengakhiran hubungan kerja pada Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebab, perusahaan terbukti tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan, yaitu tidak memberikan hak-hak normatif pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama yang diperjanjikan. Akan tetapi, MA dalam putusannya No. 226 K/Pdt.Sus-PHI/2017 itu, mengoreksi kewajiban pembayaran upah selama tidak dipekerjakan hanya menjadi 6 (enam) bulan. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of