Type to search

Berita

Tidak Termasuk Alasan Larang PHK, MA Batalkan Putusan Bekerja Kembali

Share

Demo buruh didepan gedung MA, Jakarta. (foto: rakyatmerdekaonline.com)

Jakarta | Putusan bekerja kembali yang disertai dengan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100 ribu perhari kepada 21 orang pekerja PT. Batman Kencana, oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 5 Nopember 2015 lalu, dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-PHI/2017, MA menilai, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap Rohaeti, dkk, adalah akibat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Alasan tersebut menurut MA, bukanlah termasuk salah satu alasan larangan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Lebih lanjut MA mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alinea ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang apabila salah satu pihak tidak menghendaki hubungan kerja berlanjut, maka MA memastikan hubungan kerja tidak lagi harmonis. Atas pertimbangan tersebut, MA berpendapat, pemutusan hubungan kerja dapat dipertimbangkan dengan alasan tidak lagi harmonis, dengan perolehan uang pesangon dua kali ketentuan undang-undang, sebesar Rp.370,5 juta.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Sudrajad Dimyati itu, setidaknya telah menghilangkan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan berlokasi di Kapuk Pulo, Jakarta Barat tersebut, yaitu pembayaran upah selama 7 bulan, dan tunjangan hari raya tahun 2014, sebesar Rp.405,2 juta, yang telah diputuskan oleh PHI Jakarta Pusat melalui Putusan No. 123/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. (-02)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *