Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
768

Tolak Tandatangani Tagihan Sewa Kamar PON XVIII, Manager Hotel Dipecat

Ilustrasi.

Pekanbaru | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII tahun 2012 lalu, menyisakan perkara pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh seorang manager Hotel, Heriyadi. Dirinya sejak 24 September 2012, tidak lagi diperkenankan masuk bekerja, akibat tindakannya yang menolak untuk menanda-tangani dua lembar tagihan hotel untuk satu penyelenggaraan sewa 34 kamar hotel selama 14 hari.

Heriyadi menolak, karena dua lembar tagihan tersebut tertera nilai tagihan yang berbeda, yaitu sebesar Rp.113,6 juta dan Rp.169,3 juta. Heriyadi beralasan, nilai tagihan yang tertera telah melebihi dari angka yang telah disepakati dalam kesepakatan rincian anggaran belanja langsung operasional bidang akomodasi PON XVIII.

Tindakan Heriyadi yang telah bekerja selama 7 tahun itu, membuat pemilik hotel memutuskan hubungan kerja secara sepihak melalui telepon seluler. Tak terima dengan perlakuan tersebut, pada akhirnya membuat Heriyadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industril (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 16 Maret 2017 lalu, yang diregister dengan perkara No. 23/Pdt.Sus-PHI/2017PN.Pbr.

Terhadap gugatan Heriyadi, Majelis Hakim PHI Pekanbaru menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemilik Hotel seharusnya tetap menempuh upaya hukum terlebih dahulu ke pengadilan. “Tergugat hanya dapat melakukan PHK setelah mendapat izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanggal 24 Juli 2012, tidak melalui prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”, ujar Hakim Elfian, Kamis (22/6/2017).

Atas pertimbangan hukum tersebut, hubungan kerja antara Heriyadi dengan Pemilik Hotel haruslah dinyatakan berakhir terhitung sejak putusan dibacakan. Sehingga, masa kerja yang diakui oleh PHI adalah 12 tahun, meskipun selama hampir 5 tahun, Heriyadi telah diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak dan tidak lagi bekerja. “Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat sebesarRp.113,5 juta”, tutur Elfian membacakan amar putusan. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of