Type to search

Sekitar Kita

Upah Minimum Padat Karya, Diskresi Gubernur Jabar Langgar UU

Share

Gubernur Propinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan. (foto: jabar.tribunnews.com)

Purwakarta | Selain menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota, provinsi serta sektor di kabupaten/kota dan sektor di provinsi, gubernur dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan besaran upah minimum jenis lainnya, termasuk upah minimum industri padat karya. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, Minggu (30/7) kemarin di Bungursari, Purwakarta.

Meskipun gubernur diberikan kewenangan menerbitkan diskresi sesuai Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014, tetapi diskresi tersebut dalam rangka mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. “Diskresi gubernur yang bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui batas”, ujar Hafidz.

Menurutnya, saat ini tidak ada kekosongan hukum, bahkan undang-undang ketenagakerjaan justru telah memberikan kepastian dalam hal pemberian kebijakan khusus bagi industri padat karya. Bagi perusahaan padat karya yang memang belum mempunyai kemampuan untuk menerapkan besaran upah minimum, dapat mengajukan penangguhan ke gubernur.

Selain itu, lanjut Hafidz, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Juli 2017, tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. “Gubernur hanya dapat menetapkan besaran upah minimum jenis industri tertentu, yang sering kita sebut sektoral, yang besarannya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum kabupaten”, tegasnya.

“Contohnya di Purwakarta, Pak Gubernur Jabar menetapkan upah sektor padat karya di kabupaten itu sebesar Rp.2,5 juta sebulan, yang nilainya lebih rendah dari upah minimum tahun 2017 yaitu Rp.3,1 juta”, tutur Hafidz. Ia juga menambahkan, keputusan gubernur sangat berpotensi digugat ke pengadilan tata usaha negara. “Jika itu bukan upah sektor padat karya, lah mau disebut apalagi? Jadi kita tunggu saja ada buruh yang gugat ke pengadilan”, tutupnya. (-03)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *