Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.023

Hati-Hati, Selingkuh Dapat Menjadi Alasan Pemecatan

Ilustrasi. (gambar: suaramerdeka.com)
Ilustrasi. (gambar: suaramerdeka.com)

Jakarta | Dengan alasan telah melakukan perselingkuhan, akhirnya PT. Tung Mung Textile Bintan memutuskan hubungan kerja To, Maret 2015 lalu. Mulanya, perusahaan menuduh To yang merupakan Kepala General Affair (GA) telah mencemarkan nama baik perusahaan dan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama. Atas pengakhiran tersebut, perusahaan menawarkan uang kompensasi 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) kali ketentuan undang-undang.

Atas tuduhan tersebut, To tidak terima dengan tindakan perusahaan yang secara langsung memutuskan hubungan kerjanya. Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang, ia mengajukan beberapan tuntutan kepada perusahaan. Dalam gugatannya, Sukanto menilai tindakan perusahaan tidak sah dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, dan meminta agar perusahaan dihukum untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Namun perusahaan berdalih, pemutusan hubungan kerja terhadap To, bukan hanya mencemarkan nama baik perusahaan. Tetapi juga pada 22 Maret 2015 telah melakukan tindak kekerasan kepada pekerja wanita yang mempunyai hubungan mesra dengannya itu, yang kasusnya kini tengah ditangani oleh Kepolisian Serpong, Tangerang.

Meskipun belum adanya putusan pengadilan pidana terkait tindakan pencemaran nama baik perusahaan, dan dugaan adanya tindakan kekerasan terhadap pekerja lain. Namun PHI Serang melalui Putusan No. 88/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Srg tanggal 20 April 2016, mengesahkan PHK terhadap To dengan pemberian uang pesangon satu kali undang-undang, upah selama tidak dipekerjakan sebesar 12 bulan dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2015, yang seluruhnya berjumlah Rp.132 juta lebih.

Terhadap putusan PHI Serang, perusahaan yang berdomisili di Jl. Raya Serang, Balaraja, Tangerang itu, mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Perusahaan meminta MA untuk kembali memeriksa berkas perkara yang telah diputusan PHI. Akan tetapi, MA menilai keberatan perusahaan tidak beralasan. To dianggap telah terbukti melakukan perbuatan selingkuh dengan pekerja wanita meskipun dilakukan diluar perusahaan.

“Bahwa terhadap perbuatan a quo tepat PHK sesuai maksud ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan uang kompensasi 1 kali Upah Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Upah Penggantian Hak dan Upah Proses”, ujar Hakim Agung Yulius selaku Ketua Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 669 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Rabu (28/9/2016) lalu. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of