Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
932

Ini Hukumnya, Jika Tanda Tangan Kontrak Setelah 4 Tahun Bekerja Tanpa Perjanjian

Ilustrasi.

Jakarta | Setelah bekerja sejak 5 Maret 2008 tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, Erik Awang Nurdiansyah disuruh oleh PT. Temprina Media Grafika menanda-tangani kontrak sebanyak 3 (tiga) kali sejak Mei 2012 hingga Juni 2015. Dengan alasan hasil pemeriksaan psikologi yang menyatakan Erik tidak disarakan untuk menjadi pekerja tetap, akhirnya perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gresik, perusahaan yang berlokasi di Wringin Anom, Gresik tersebut, meminta agar tindakannya yang tidak memperpanjang kontrak Erik dinyatakan sah secara hukum. Terhadap permintaan tersebut, Erik mengajukan gugatan balik. Menurutnya, perusahaan telah keliru dalam mempekerjakan dirinya dengan perjanjian kontrak, karena pekerjaannya sebagai driver adalah bukan merupakan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan kontrak.

Majelis Hakim PHI Gresik melalui Putusan No. 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk tanggal 19 Mei 2016, menilai perjanjian kontrak yang dibuat secara terus menerus sejak oleh perusahaan telah Mei 2012 sampai Juni 2015, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga, menurut PHI, hubungan kerja antara Erik dengan perusahaan adalah pekerja tetap sejak Mei 2012.

Atas Putusan PHI Gresik tersebut, Erik mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Ia berpendapat, Putusan PHI hanya menetapkan besaran uang pesangon 1 (satu) kali undang-undang, sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja pekerja tetap. Selain itu, Erik juga keberatan dengan pendapat PHI Gresik yang hanya mengakui masa kerjanya sejak Mei 2012 dengan mengenyampingkan awal dirinya bekerja sejak Maret 2008, yang dibuat tanpa ada perjanjian kerja tertulis.

Keberatan Erik diterima MA. Melalui Hakim Agung Sudrajad Dimyati, MA menilai PHI Gresik telah keliru dalam menerapkan hukum. Ketiadaan perjanjian kerja secara tertulis sejak Maret 2008, haruslah dianggap sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap). “Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan PKWTT sejak 5 Maret 2008, maka perjanjian PKWT yang terjadi 3 kali sejak 2012 sampai dengan 2015 adalah tidak sah”, ujarnya, Senin (6/2/2017).

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, MA dalam amar Putusan No. 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menetapkan besaran uang pesangon yang harus diterima Erik adalah sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang, dengan dasar masa kerja sebagai perhitungan penetapan uang pesangon yaitu sejak Maret 2008. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of