Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
603

Ogah Laksanakan Perintah Pengadilan Bayar Pesangon, Pabrik Mainan Diancam Pailit

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)

Jakarta | Sebanyak 16 buruh PT. Union Plastik, Rabu (27/9) kemarin, mendaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diregister dengan perkara No. 124/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Upaya tersebut ditempuh, lantaran pabrik mainan plastik yang terletak di Kapuk, Jakarta Utara itu, enggan membayarkan uang pesangon sebesar Rp.500 juta lebih.

Padahal, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memerintahkan perusahaan tersebut untuk segera membayarkan uang pesangon kepada Karsini, dkk melalui penetapan aanmaning (teguran) pada 25 Juli 2017. Dalam penetapan bernomor 97/2017.Eks, perusahaan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari diminta untuk segera melaksanakan Putusan PHI No. 275/Pdt.Sus-PHI-G/2016/PHI/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2017.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan membayar uang pesangon yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah pula ditegur oleh Ketua Pengadilan, Karsini dkk menempuh upaya hukum kepailitan, dengan terlebih dahulu meminta Pengadilan Niaga menyatakan PT. Union Plastik dalam keadaan PKPU.

Karsini berharap, dalam PKPU nanti, perusahaan bersedia membayar uang pesangon yang telah menjadi haknya dan hak teman-temannya yang lain. Sebab, mereka telah diputuskan hubungan kerja sejak akhir Desember 2016. Kala itu, Karsini dkk menolak sistem perjanjian kerja kontrak yang telah dilakukan perusahaan bertahun-tahun. Mereka menuntut perusahaan untuk menetapkan status kerja mereka bukan lagi sebagai pekerja kontrak, tetapi tetap dengan pengakuan masa kerja sejak awal bekerja.

Akan tetapi, permintaan Karsini, dkk dibalas dengan pemutusan hubungan kerja. Melalui Serikat Buruh Jabodetabek (SBJ), Karsini melakukan perlawanan hingga ke PHI. Dalam salah satu amar putusannya, PHI menyatakan perjanjian kerja kontrak yang dibuat perusahaan, batal dan berubah menjadi perjanjian dengan hubungan kerja sebagai pekerja tetap. Atas pertimbangan tersebut, PHI menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.37,2 juta perorang sebagai akibat hukum dari putusnya hubungan kerja. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of