Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.879

Pemberitahuan Kurang Dari Tujuh Hari, Mogok Kerja Tidak Sah

Ilustrasi.

Jakarta | Mogok kerja yang dilakukan oleh Sutaryo, Adi Sugiharto dan Lukman Maulana pada 16 Desember 2013 di PT. Karya Pratama Dunia, dinyatakan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung, tidak sah dan dianggap mangkir.

Sutaryo dinilai telah melanggar Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep 232 Tahun 2003 mengenai mogok kerja, khususnya sepanjang pemberitahuan mogok kerja yang kurang dari 7 (tujuh) hari kerja. “Bahwa mogok kerja yang dilaksanakan oleh para Tergugat adalah mogok kerja yang tidak sah, karena pemberitahuannya kurang dari tujuh kerja hari sebelum pelaksanaan”, tutur Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Senin (6/2/2017) lalu.

Sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, melalui Putusan No. 152/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015, telah menyatakan putus hubungan kerja Sutaryo dan kawan-kawannya dengan PT. Karya Pratama Dunia, terhitung sejak 24 Februari 2014, akibat dari mogok kerja tidak sah. Perusahaan hanya dihukum membayar uang pisah kepada Sutaryo dkk, masing-masing sebesar Rp.13 juta.

Terhadap putusan PHI, Sutaryo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya Sutaryo kandas. MA dalam Putusan No. 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Mei 2015, menolak permohonan kasasi Sutaryo. Kemudian, permohonan PK Sutaryo yang diregister dengan No. 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 juga ditolak MA. Sehingga, Putusan PHI Bandung yang mengabulkan sebagian gugatan PT. Karya Pratama Dunia mempunyai kekuatan hukum. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of