Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
965

PK Dapat Tidak Diterima, Jika Syarat Formil Ini Tidak Dipenuhi

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)

Jakarta | Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali Maria Anna Samiyati, Selasa (25/4/2017) lalu, menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Inti Kamparindo Sejahtera tidak dapat diterima. Maria beralasan, perusahaan selaku pemohon PK, tidak mengajukan pernyataan PK dan memori PK secara bersama-sama.

Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 39 PK/Pdt.Sus-PHI/2017, Maria menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

PT. Inti mengajukan permohonan PK pada tanggal 30 September 2016, sedangkan memori PK diajukan pada 13 Oktober 2016. Perusahaan yang berlokasi di Komplek Riau Bussines Center, Pekanbaru itu, keberatan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 492 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 September 2015, yang menghukumnya untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali undang-undang berjumlah Rp.64 juta lebih kepada Abdul Lumban Gaol dan Zulkarnain Saud Kadir.

Putusan kasasi tersebut, mengubah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 47/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pbr tanggal 6 Februari 2015, yang hanya mewajibkan perusahaan membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kedua pekerjanya sejak 30 September 2013 sebesar satu kali undang-undang, yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp.22,7 juta. (-03)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of