Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
454

Dianggap Langgar Anggaran Dasar, Kepengurusan SPKEP PT. Freeport Digugat

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)

Jakarta | Melalui kuasa hukumnya, Adishta Yogaswara Law Office, Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, menggugat Kepengurusan KEP SPSI PT. Freeport Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/10) lalu.

Dalam surat gugatan yang diregister dengan No. 531/Pdt.GBTH.PLW/2017/PN.Jkt.Pst, PC KEP SPSI Mimika menuduh kepengurusan KEP SPSI PT. Freeport tidak sah, karena dilantik oleh Pimpinan Pusat (PP). Padahal, menurut Anggaran Dasar FSPKEP SPSI, yang berwenang melakukan perpanjangan atau pelantikan kepengurusan serikat pekerja pada tingkat perusahaan adalah PC bukan PP.

Kisruh ditubuh kepengurusan FSP KEP SPSI PT. Freeport, bermula dari berakhirnya masa jabatan kepengurusan dibawah pimpinan Sudiro. Dengan alasan adanya isu divestasi saham dan pengrumahan sebagian karyawan PT, Freeport, lalu kepengurusan Sudiro diperpanjang oleh PP FSP KEP melalui Surat Keputusan No. 010/PPSPKEP/SPSI/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

Perpanjangan dan pelantikan oleh PP FSPKEP tersebut, dipandang oleh PC FSP KEP telah menyalahi Pasal 42 Anggaran Dasar hasil Musyawarah Nasional VII di Jakarta pada 16-17 Mei 2017 lalu. “Tidak ada satu pasal pun dalam AD ART yang menyatakan PP berwenang untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan PUK SPKEP SPSI”, ujar Pengurus PC FSPKEP SPSI Mimika, Aser Gobai. (-02)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of