Type to search

Bacaan

Dibalik Isu Tidak Dapat Diterimanya Pengujian PP Pengupahan di MA

Share

Ilustrasi. (foto: BMH)

Pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 55 UU MK tersebut, dinyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 55 UU MK, mewajibkan Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, telah tidak memberikan kepastian hukum.

Pasal ini, setidaknya menjadi alasan bagi Mahkamah Agung, untuk menyatakan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2015, Nomor 69 P/HUM/2015, dan Nomor 34 P/HUM/2017 diputus tidak dapat diterima, karena masih ada pengujian Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan Putusan MA, antara pasal yang diuji dalam PP 78/2015 dengan batu uji yang digunakan dalam UU 13/2003 dalam pengujian di Mahkamah Agung dan dikaitkan dengan pasal yang sedang di-uji oleh Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak mempunyai hubungan langsung dan/atau keterkaitan. Akan tetapi, karena keberlakuan Pasal 55 UU MK, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP 78/2015.

Apabila masih ada pihak yang hendak mengajukan pengujian PP 78/2015 ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi belum memutus atau masih ada pihak-pihak yang melakukan pengujian UU 13/2003, meskipun pasal yang di-uji tidak mempunyai hubungan langsung dan/atau keterkaitan dengan pasal yang dijadikan batu uji dalam pengujian di MA. Maka apabila Pasal 55 UU MK tetap berlaku, Pemohon meyakini MA akan memberikan pertimbangan yang sama dengan perkara sebelumnya karena tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP 78/2015.

Oleh karena itu, Pasal 55 UU MK haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, menjadi “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Hits: 0

1 Comment

  1. Ilhamsyah 26 November 2018

    Kpd Yth.
    Pengasuh Rubrik.

    Dh,
    Umur saya 55 tahun, yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. Bagaimana menurut peraturan yg berlaku jika saya masih dipekerjakan oleh pemberi kerja pd hal umur saya sdh mencapai masa pensiun.
    2. Boleh kah saya mengajukan pensiun ?
    3. Saya telah bekerja selama 6 tahun 4 bulan, bagaimana perhitungan pesangon u/ saya.
    Atas perhatian dan bantuan yg diberikan diucapkan terimakasih.

    Hormat saya,
    Ilhamsyah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up